LKBH

I. UNIT-UNIT GUGUS KENDALI KOMANDO DAN INSTRUKSI

1. Direktur Unit Pelaksana Teknis Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH)

a. Pelayanan Konsultasi Hukum

b. Pelayanan Bantuan Hukum

c. Tata Usaha

II. UNIT-UNIT GUGUS KENDALI KOORDINATIF DAN KONSULTATIF

1. Direktur Unit Pelaksana Teknis Lembaga Konsultasi & Bantaun Hukum (LKBH)

a.    Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

b.    Badan Pemeriksa Internal (BPI)

c.    Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LUnislaang Pemas)

d.    Fakultas

e.    Biro Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan Komputasi (BAASIK)

f.     Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Keislaman Aswaja (BAHAS)

g.    Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BAUKK)

h.    Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Publikasi (BAKAS)

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

UPT LKBH Unisla mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan memberikan pelayanan konsultasi dan bnatuan hukum kepada civitas akademika Unpad (pimpinan universitas, guru besar, guru besar emeritus, dosen, pegawai  & mahasiswa) dan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas pokoknya UPT LKBH Unisla menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan konsultasi, kajian dan penelitian dalam bidang hukum dan sistem peradilan

b. pelaksanaan joint research policy dengan institusi peradilan

c. pelaksanaan academic research untuk pengembangan keilmuan hukum dan sistem peradilan

d. pelaksanaan bantuan hukum dan advokasi untuk sivitas akademika dan masyarakat umum

e. pelaksanaan ketatausahaan dan pelaporan kegiatan

2. Rincian Tugas Pokok

A. Bidang Konsultasi dan Kajian Hukum

1. Memberikan konsultasi kepada para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari seluruh sivitas akademika Unisla dan dari golongan masyarakat miskin / tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum dari para konsultas hukum secara cuma-cuma

2. Memberikan konsusltasi hukum dalam lingkup kewenangan absolut

3. Melakukan joint research policy dengan pengadilan dan lembaga terkait dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan solusi penyelenggaraan peradilan yang bersih

4. Melakukan academic research untuk pengembangan bahan ajar ilmu peradilan

B. Bidang Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

1. Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya kepada segenap sivitas akademika Unisla dan pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin / tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultan hukum secara cuma-cuma

2. Memberikan layanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara

3. Memberikan layanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke LKBH

4. Memberikan layanan informasi hukum melalui layanan telepon atau media sosial lainnya untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan hukum LKBH Unisla

5. Memberikan layanan bimbingan kepada para amil dan masyarakat yang datang ke LKBH Unisla mengenai pentingnya masyarakat memiliki identitas hukum

6. Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat berperkara di pengadilan

7. Memberikan kelonggaran pembiayaan berperkara bagi masyarakat yang membutuhkan jasa LKBH Unisla

UPT LKBH dapat melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk non litigasi yakni dapat dilakukan dengan memberikan layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau  pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

UPT LKBH dapat melakukan kegiatan non litigasi yang berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum.